Anggota Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) Edy Wuryanto. Foto: Azka/Man

Anggota Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) Edy Wuryanto menegaskan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus menjadi leading sector dalam upaya pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia. Menurutnya, Undang-Undang telah memberikan trah tersebut kepada BP2MI.

Hal tersebut disampaikan Edy kepada Parlementaria di sela Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Timwas PMI DPR dengan 8 kementerian dan 3 lembaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Ia berharap ada informasi berkualitas yang bisa diberikan BP2MI karena seluruh keluarga 7.300 PMI membutuhkan kabar-kabar terbaru terkait pemulangan tersebut.

“Positioning dari BP2MI ini menjadi tidak clear ketika ada kasus-kasus seperti ini. Harusnya dalam kasus ini BP2MI menjadi jenderal lah. Harus banyak statement untuk menunjukkan wibawa negara, sehingga bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Karena itu harus ada juru bicara yang andal untuk mengangkat harkat kita kepada rakyat,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Dengan adanya leading sector, menurut Edy tentu secara strategi pemulangan 7.300 PMI akan lebih cepat dilakukan dan lebih terstruktur, sehingga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dinilainya perlu segera menunjuknya. Selain itu, karena ia menganggap urgensinya sangat genting, maka ia meminta Presiden Jokowi ikut turun tangan berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia.

“Tetapi bahwa kita harus melihat persoalan ini lebih kompleks, maka presiden jokowi saya nilai harus ikut berkomunikasi dengan perdana menteri. Menko harus aktif, menlu harus mengeluarkan lobi-lobi diplomatic kepada Malaysia. Laporan kepada BP2MI banyak kekerasan, banyak perampasan, bahkan sudah menyangkut pelecehan negara. ini yang saya khawatirkan tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Untuk dukungan anggaran, Edy mengatakan agar setiap k/l bisa saling men-support. “Jangan sampai dalam pendanaan ini iri. Antar kementerian tidak mau melepaskan dananya. Karena biasanya kalau seperti ini sudah ego sektoral, saling menghindar. Maka Menko PMK harus betul-betul mengkoordinasi masalah pendanaan ini. 7300 ini dananya harus tersedia,” tukas legislator dapil Jawa Tengah III itu. (er/sf)